Terdakwa Peristiwa Unta Dibebaskan, Publik Geram

Kairo- Persidangan terdakwa "Peristiwa Unta-Revolusi 25 Januari" yang berlangsung kemarin (10/10) telah memutuskan membebaskan...

Kairo- Persidangan terdakwa "Peristiwa Unta-Revolusi 25 Januari" yang berlangsung kemarin (10/10) telah memutuskan membebaskan semua terdakwa dari seluruh tuduhan yang diberikan. Hal tak ayal memunculkan kekecewaaan publik dan protes terhadap lembaga hukum di pemerintahan.

Peristiwa penyerangan dengan unta dan kuda yang terjadi saat Revolusi Mesir tentu sudah tidak asing lagi. Pembubaran paksa terhadap para demonstran di Tahrir yang dilakukan pendukung Mantan Presiden Mubarok yang diduga kuat adalah para preman sewaan ini telah mengakibatkan banyak korban jiwa maupun luka. Peristiwa ini saja telah memakan sedikitnya 11 korban jiwa dan 2000 korban luka.

Kasus ini telah menyeret banyak mantan petinggi pemerintah. Bermula dari kepala keamanan umum dari partai Al Wathan (NDP), hingga menyeret petinggi pemerintah hingga ke mentri-mentrinya. Bahkan berbagai kalangan menilai hal ini melibatkan mentri dalam negeri saat itu, Ahmed Shafeq. Begitu pula Omar Sulaeman selaku kepala intelejen, dan juga Mahmoud Wajdi selaku menteri dalam negri rezim Mubarok. Semua merupakan petinggi rezim terdahulu, yang diduga kuat telah melenyapkan seluruh barang bukti yang mengarah kepada kasus ini maupun kasus-kasus serupa.

Reaksi Publik

Pembebasan seluruh terdakwa dari semua tuduhan ini tentunya membuat masyarakat geram. Berbagai pihak meminta Presiden Morsi agar memecat Jaksa Agung saat ini. Peristiwa ini dianggap telah mencoreng Revolusi 25 januari yang telah diperjuangkan hingga saat ini. Bagaimana mungkin peristiwa yang telah terekan puluhan kamera ini tidak terbukti?

Dosen ilmu politik, Dr. Heba Raouf Ezzat menyatakan bahwa hal ini seolah menjadi jalan buntu terhadap revolusi yang telah mengusung keadilan, kemerdekaan dan supremasi hukum. belau juga mempertanyakan: "Apakah kita meminta persidangan, yang akhirnya yang mengabaikan undang-undang seperti ini? dan apakah kita mengawal undang-undang dengan apa yang telah kita korbankan hanyalah untuk mendirikan suatu negara  yang masih melepaskan para penjahat?"

Dr. Mohammed Beltagy, petinggi senior Partai kebebasan dan keadilan (FJP) mengatakan bahwa hal ini tampak seperti lelucon. Dia meminta kepada presiden agar memerintahkan menteri peradilan untuk bisa turut berperan dalam kasus ini dengan melangsungkan sidang kembali dan kembali mencari bukti baru.(fhi)

(Berbagai Sumber)