Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP)-sayap politik Ikhwanul Muslimin- mengajukan usulan pemberhentian 6 orang menteri dari kabinet. Hal in...
Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP)-sayap politik Ikhwanul Muslimin- mengajukan usulan pemberhentian 6 orang menteri dari kabinet. Hal ini disebabkan kebijakan yang mereka ambil dinilai memicu kekacauan dan mengacam stabilitas politik di Mesir akhir-akhir ini. Selain itu pernyataan dari beberapa menteri terkait juga terkesan membingungkan dan dianggap mengundang kontroversi karena bertentangan dengan kebijakan partai dan rencana program kerja Presiden Mohammed Morsi.
Adapun beberapa menteri yang disulkan kepada presiden untuk dicopot adalah Menteri Keuangan; Mumtaz Said, Menteri Investasi; Osama Saeed, Menteri Pengembangan Daerah; Ahmed Zaki Abden, Menteri Perminyakan; Osama Kamel, Menteri Pertanian; Salah Abdel Momin dan Menteri Kesehatan; Mostafa Hamid.
Sumber menegaskan bahwa laporan telah masuk ke lembaga kepresidenan Kamis lalu, yang berisi tuntutan terhadap sejumlah menteri yang mengeluarkan keputusan negatif sehingga mempengaruhi opini publik dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Mesir terhadap pemerintahan sekarang. Apalagi setelah disahkannya peraturan menutup toko pada pukul 10 malam yang pada akhirnya melahirkan ketidakpuasan di kalangan para pedagang dan pengrajin.
Hal ini menjadi salah satu topik yang paling sering dibicarakan, selain usaha penghematan pemakaian sumber energi dan pengurangan subsidi harga BBM seperti yang diterapkan pada bensin 95. Di samping itu juga termasuk masalah perluasan penambahan suku bunga pinjaman serta perubahan peraturan sewa perumahan swasta terkait pembebasan hubungan antara pihak pemilik dan penyewa. [iba]
(Sumber: Shorouk, 11 November 2012)
Adapun beberapa menteri yang disulkan kepada presiden untuk dicopot adalah Menteri Keuangan; Mumtaz Said, Menteri Investasi; Osama Saeed, Menteri Pengembangan Daerah; Ahmed Zaki Abden, Menteri Perminyakan; Osama Kamel, Menteri Pertanian; Salah Abdel Momin dan Menteri Kesehatan; Mostafa Hamid.
Sumber menegaskan bahwa laporan telah masuk ke lembaga kepresidenan Kamis lalu, yang berisi tuntutan terhadap sejumlah menteri yang mengeluarkan keputusan negatif sehingga mempengaruhi opini publik dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Mesir terhadap pemerintahan sekarang. Apalagi setelah disahkannya peraturan menutup toko pada pukul 10 malam yang pada akhirnya melahirkan ketidakpuasan di kalangan para pedagang dan pengrajin.
Hal ini menjadi salah satu topik yang paling sering dibicarakan, selain usaha penghematan pemakaian sumber energi dan pengurangan subsidi harga BBM seperti yang diterapkan pada bensin 95. Di samping itu juga termasuk masalah perluasan penambahan suku bunga pinjaman serta perubahan peraturan sewa perumahan swasta terkait pembebasan hubungan antara pihak pemilik dan penyewa. [iba]
(Sumber: Shorouk, 11 November 2012)
