Muslimide Online Semenjak runtuhnya rezim Mubarak pasca revolusi 25 Januari 2011 rakyat Mesir telah memulai kehidupan demokrasi secara ...
MuslimideOnline Semenjak runtuhnya rezim Mubarak pasca revolusi 25 Januari 2011 rakyat Mesir telah memulai kehidupan demokrasi secara utuh. Lembaran baru kehidupan bernegara yang mereka dambakan sejak lama. Seiring bergulirnya rentetan agenda rekonstruksi negara mulai dituntaskan satu persatu, mulai dari Pemilihan MPR dan DPR sampai terpilihnya Muhammad Mursi sebagai presiden pertama Mesir dari kalangan sipil.
Persaingan untuk memegang kebijakan di pemerintahan adalah suatu hal yang wajar dan pasti ada disetiap agenda demokrasi sebuah negara. Di Mesir sendiri terjadi persaingan yang terjadi adalah antara poros Islam dan poros liberal yang bekerjasama dengan antek-antek Mubarak. Akhirnya percaturan politik pun dimenangkan oleh poros Islamis dari Ikhwanul Muslimin dan Salafi. Kemenangan itu terwujud dengan dominasi mereka di parlemen bahkan presiden Mesir berasal dari partai Hurriyah wal 'Adalah yang berbasis harakah islamiyah jamah’ah Ikhwanul Muslimin.
Hal ini membuat kubu sekuler dan antek-antek Mubarak kebakaran jenggot. Tentu saja mereka tidak setuju dengan agenda perjuangan islam yang diusung oleh poros Islam. Maka berbagai macam cara mereka lakukan untuk menggagalkan proyek Islamis.
Dalam tataran pemerintahan awalnya ketika Mursi baru terpilih mereka berupaya agar kekuasaan presiden punya saingan dengan masuk lewat militer dan mahkamah agung bahkan dan instansi-instansi pemerintahan lainya. Di tataran masyarakat sendiri mereka mulai mengembuskan isu-isu sektarian untuk memecah belah persatuan masyarakat Mesir, mulai dari menebar fitnah, menyerang markas-markas Ikhwan, bahkan tidak segan-segan menghilangkan nyawa sesama saudara seiman. Segala krisis yang terjadi di Mesir pun tidak luput dari pengaruh gerakan oposisi ini. Diantara upaya mereka untuk menggulingkan pemerintahan Mursi adalah gerakan Tamarrud.
Harakah Tamarrud adalah gerakan oposisi Mesir yang menuntut pengunduran diri Mursi dari jabatannya sebagai presiden Mesir dan agar mursi segera mengumumkan jadwal pemilihan presiden baru. Gerakan ini mulai muncul pada tanggal 26 April 2013 di medan Tahrir.
Sebelumnya gerakan ini muncul dalam wujud lain seperti Harakah Mustamirrun(حركةمستمرون ) yang diprovokatori oleh Muhammad Abu Hamid, salah seorang anggota DPR lama yang telah lengser. Namun , ketika turunkejalan-jalan mesir gerakan ini tidak begitu menyebar dan tidak begitu besar hingga pada akhirnya diformat menjadi gerakan yang lebih besar yang dinamai dengan HaflahTamarrud (حفلة التمرد).
Gerakan ini telah mengumumkan dirinya secara resmi dan telah sukses mengumpulkan 2 .029.592 tanda tangan sebagai wujud menarik kepercayaan mereka dari presiden Mursi. Jumlah tersebut terkumpul lama dua minggu semenjak pengumuman diri mereka. Dan puncaknya pada acara konferensi pers tangagl 12 Mei 2013
Kelompok yang tergabung dalam haflah tamarrud 30 Juni adalah
1. Gerakan Pemuda 6 April
2. Front demokrasi
3. Front kebebasan untuk perubahan dan perdamaian
4. Partai Dustur
5. Aliansi mesir untuk kebebasan
Sebagai poros utama pihak oposisi tentu saja Front Penyelemat Nasional (Jabhah al Inqaz al Watany) memberikan dukungan penuh terhadap gerakan tamarrud ini. Pasalnya sebelum munculnya gerakan ini mereka juga menolak amandemen undang-undang baru oleh DPR tentang peradilan dan beberapa usaha lain untuk menentang pemerintahan yang sah. Para pimpinan Front penyelamat nasional ini diantaranya :
1. Pimpinan partai dustur : Dr Muhammad el Baradae.
2. Pimpinan partai wafd Dr Sayyid badawi
3. Pendiri aliansi Rakyat; Hamdain Shabbahi
Diantara alasan munculnya gerakan Tamarrud sebagaimana yang disampaikan Front Penyelamat Nasional adalah persepsi keliru mereka bahwa presiden terpilih (Mursi) cacat hukum karena pemilu tidak berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang menjamin bersihnya integritas dan transparansi pemilu.
Alasan yang lain adalah perihal kasus terbunuhnya 16 tentara militer Mesir di Sinai pada ramadhan tahun lalu. Kasus ini berdampak terhadap keamanan nasional Mesir, kedaulatan dan martabat negara. Ancaman serius ini menunjukkan kurangnya efektifitas pemerintahan Presiden Mohammad Morsi dan pemerintahannya. Oleh karena itu harus dilengserkan.
Front Penyelamat Nasional memaparkan harapannya bahwa gerakan ini akan berakhir dengan sukses di Tahrir . Hal ini sebagai wujud kebebasan setiap warga Mesir dalam menyampaikan aspirasinya.
Dr.Hisam Badawi mengatakan bahwa pengumpulan tanda tangan oleh gerakan Tamarrud adalah usaha cerdas dan kreatif anak bangsa yang harus dihormati. Ia mengungkapkan bahwa kepemimpian Mursi merupakan sebuah monopoli potitik yang harus segera diganti. Mesir pasca 25 Januari tidak boleh dipimpin oleh pemeritahan diktator baru yang berlindung dibalik dewan atau undang-undang yang memisahkan dan melanggar banyak hak dan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan bernegara”
Namun, di sisi lain, Jama’ah Ikhwanul Muslimin mengatakan bahwa gerakan Tamarrud adalah tindakan sia-sia yang bertentangan dengan legalitas presiden terpilih. Bagaimanapun presiden Mursi adalah presiden yang terpilih secara demokrasi yang sah dan tidak cacat hukum sama sekali. walaupun dalam pidatonya Mursi sendiri mengakui bahwa terkadang ia tersalah, tapi tidak ada alasan kuat untuk melengserkan Mursi dai jabatannya. Jahkan jika Mursi meletakkan kembali jabatan kepresidenannya perjuangan maka revolusi Mesir akan kembali mundur dan memulai lagi dari nol. Dan pada saat yang sama kaum liberal dan pro Mubarak tidak mempunyai tawaran konsep untuk membangun kembali negara Mesir sebagaimana konsep yang sudah dimiliki oleh Mursi dengan barisan pendukungnya Ikhwan dan salafi.
Jasriwaldi
