Muslimide Online - Sabtu (20/7) Israel menegaskan bahwa pihaknya tidak akan bernegoisasi untuk menghentikan proyek pemukiman di Tepi Bar...
MuslimideOnline- Sabtu (20/7) Israel menegaskan bahwa pihaknya tidak akan bernegoisasi untuk menghentikan proyek pemukiman di Tepi Barat dan Jerusalem Timur yang merupakan syarat mutlak dari Palestina untuk kembali ke meja perundingan. Namun Israel setuju untuk membebaskan tawanan Palestina. Ini merupakan hasil kesepakatan dari pertemuan dengan Mentri Luar Negri Amerika John Kerry yang berupaya membuka kembali jalur perundingan yang telah terhenti selama 3 tahun belakangan.
Dalam menanggapi perkembangan ini PM Israel, Benyamin Netanyahu mengatakan, "Dimulainya kembalinya negoisasi akan memberikan keuntungan strategis bagi Israel."
Menteri bidang Strategi Israel, Yuval Steinitz mengatakan sebelum memulai pembicaraan terkait iahl ini bahwa negaranya siap untuk membebaskan beberapa tawanan, tapi tidak mungkin untuk menerima tuntutan Palestina dalam hal 'perbatasan masa depan' negaranya.
Ia juga menambahkan bahwa negaranya tidak akan mengalah dalam urusan diplomatik dan menyangkal penghentian proyek pemukiman serta menjelaskan bahwa permintaan Presiden Palestina, Mahmud Abbas dalam hal pengakuan batas negara berdasar sebelum perang 1967 tak akan pernah terpenuhi.
Sedangkan untuk masalah tawanan, dia memaparkan akan adanya pembebasan sejumlah tawanan Palestina tanpa menyebut berapa jumlahnya. Akan tetapi, ia memberikan catatan bahwa sebagian tahanan ini telah menghabiskan 30 tahun di penjara israel.
Masih dari pihak yang sama, salah seorang sumber israel -yang menolak untuk diungkap identitasnya- mengatakan, "Pelepasan tahanan akan dilakukan setelah negoisasi untuk membuktikan keseriusan Palestina."
Persyaratan Zionis
Pada kesempatan itu pihak keamanan Zionis mengatakan, "Pelepasan tawanan tidak akan dilakukan sampai otoritas Palestina menunjukkan keseriusan mereka, ditambah lagi pelepasan tawanan akan dilakukan bertahap dan akan mencakup lebih dari 100 tahanan yang telah melalui masa hukuman lebih dari 20 tahun."
Rincian ini muncul selepas Mentri Luar Negeri Amerika -John Kery- memberikan pernyataannya jumat lalu, "Israel dan Palestina telah meletakkan dasar untuk melanjutkan perundingan damai setelah terhenti selama 3 tahun, namun kesepakatan ini bukanlah akhir dan membutuhkan lebih dari sekedar perjuangan diplomatik."
Sementara itu bangsa Palestina sebenarnya telah sejak lama meminta Israel membebaskan para tawanan yang mendekam di penjara semenjak tahun 1993. Tahun disepakatinya "Perjanjian Oslo" yang mencakup kesepakatan menuju pendirian negara merdeka bagi Bangsa Palestina di Al-Quds Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza.
Mengomentari hal ini Nabil Abu Rdainah -Juru Bicara Presiden Mahmud Abbas- mengatakan, "Permintaan pembebasan tahanan selalu menjadi agenda utama dalam setiap pertemuan-pertemuan beliau. Dengan mengisyaratkan bahwa kepentingan Palestina harus selalu mendasari setiap kesepakatan dan dalam kesepakan terakhir ini haruslah membebaskan tahanan secara keseluruhan tanpa terkecuali."
Batu Sandungan
Akan tetapi penolakan pihak Israel dalam negoisasi yang dimulai dengan penentuan batas wilayah, penarikan tuntutan, dan penghentian pembangunan akan selalu menjadi batu sandungan di hadapan setiap upaya negoisasi damai kedua belah pihak.
Pejabat senior Palestina mengatakan kepada Reuters, "Posisi kami tetap jelas; melanjutkan negoisasi haruslah didasarkan pada solusi dua-negara dan perbatasan tahun 1967."
Dia memaparkan bahwa ini akan menghalangi Palestina untuk mengambil langkah pada Majlis Umum PBB September mendatang dalam upaya mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain disebabkan tidak adanya perkembagan negoisasi dengan pihak Israel.
Ahmed Majdalani -anggota Komisi Eksekutif Fatah- sebelumnya telah menjelaskan kepada The Associated Press bahwa Kerry menyarankan pelaksanan negoisasi dalam enam atau sembilan bulan untuk fokus dalam masalah perbatasan dan penertiban keamanan.
Perlu menjadi catatan bahwa langkah Kerry untuk melanjutkan jalur perundingan yang terhenti dan keyakinannya bahwa kedua pihak Palestina dan Israel akan menuju Washington minggu ini untuk tujuan perundingan telah mendapat sambutan baik internasional, dimana sejumlah negara telah menyatakan sokongan dan dukungannya. (fh/aljazeera)
Dalam menanggapi perkembangan ini PM Israel, Benyamin Netanyahu mengatakan, "Dimulainya kembalinya negoisasi akan memberikan keuntungan strategis bagi Israel."
Menteri bidang Strategi Israel, Yuval Steinitz mengatakan sebelum memulai pembicaraan terkait iahl ini bahwa negaranya siap untuk membebaskan beberapa tawanan, tapi tidak mungkin untuk menerima tuntutan Palestina dalam hal 'perbatasan masa depan' negaranya.
Ia juga menambahkan bahwa negaranya tidak akan mengalah dalam urusan diplomatik dan menyangkal penghentian proyek pemukiman serta menjelaskan bahwa permintaan Presiden Palestina, Mahmud Abbas dalam hal pengakuan batas negara berdasar sebelum perang 1967 tak akan pernah terpenuhi.
Sedangkan untuk masalah tawanan, dia memaparkan akan adanya pembebasan sejumlah tawanan Palestina tanpa menyebut berapa jumlahnya. Akan tetapi, ia memberikan catatan bahwa sebagian tahanan ini telah menghabiskan 30 tahun di penjara israel.
Masih dari pihak yang sama, salah seorang sumber israel -yang menolak untuk diungkap identitasnya- mengatakan, "Pelepasan tahanan akan dilakukan setelah negoisasi untuk membuktikan keseriusan Palestina."
Persyaratan Zionis
Pada kesempatan itu pihak keamanan Zionis mengatakan, "Pelepasan tawanan tidak akan dilakukan sampai otoritas Palestina menunjukkan keseriusan mereka, ditambah lagi pelepasan tawanan akan dilakukan bertahap dan akan mencakup lebih dari 100 tahanan yang telah melalui masa hukuman lebih dari 20 tahun."
Rincian ini muncul selepas Mentri Luar Negeri Amerika -John Kery- memberikan pernyataannya jumat lalu, "Israel dan Palestina telah meletakkan dasar untuk melanjutkan perundingan damai setelah terhenti selama 3 tahun, namun kesepakatan ini bukanlah akhir dan membutuhkan lebih dari sekedar perjuangan diplomatik."
Sementara itu bangsa Palestina sebenarnya telah sejak lama meminta Israel membebaskan para tawanan yang mendekam di penjara semenjak tahun 1993. Tahun disepakatinya "Perjanjian Oslo" yang mencakup kesepakatan menuju pendirian negara merdeka bagi Bangsa Palestina di Al-Quds Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza.
Mengomentari hal ini Nabil Abu Rdainah -Juru Bicara Presiden Mahmud Abbas- mengatakan, "Permintaan pembebasan tahanan selalu menjadi agenda utama dalam setiap pertemuan-pertemuan beliau. Dengan mengisyaratkan bahwa kepentingan Palestina harus selalu mendasari setiap kesepakatan dan dalam kesepakan terakhir ini haruslah membebaskan tahanan secara keseluruhan tanpa terkecuali."
Batu Sandungan
Akan tetapi penolakan pihak Israel dalam negoisasi yang dimulai dengan penentuan batas wilayah, penarikan tuntutan, dan penghentian pembangunan akan selalu menjadi batu sandungan di hadapan setiap upaya negoisasi damai kedua belah pihak.
Pejabat senior Palestina mengatakan kepada Reuters, "Posisi kami tetap jelas; melanjutkan negoisasi haruslah didasarkan pada solusi dua-negara dan perbatasan tahun 1967."
Dia memaparkan bahwa ini akan menghalangi Palestina untuk mengambil langkah pada Majlis Umum PBB September mendatang dalam upaya mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain disebabkan tidak adanya perkembagan negoisasi dengan pihak Israel.
Ahmed Majdalani -anggota Komisi Eksekutif Fatah- sebelumnya telah menjelaskan kepada The Associated Press bahwa Kerry menyarankan pelaksanan negoisasi dalam enam atau sembilan bulan untuk fokus dalam masalah perbatasan dan penertiban keamanan.
Perlu menjadi catatan bahwa langkah Kerry untuk melanjutkan jalur perundingan yang terhenti dan keyakinannya bahwa kedua pihak Palestina dan Israel akan menuju Washington minggu ini untuk tujuan perundingan telah mendapat sambutan baik internasional, dimana sejumlah negara telah menyatakan sokongan dan dukungannya. (fh/aljazeera)
Redaktur: Harakie Chan
