Membaca Episiode Kudeta atas Mursi Perlu diketahui bahwa rencana kudeta sesungguhnya sudah disiapkan dan dimulai jauh-jauh hari sebelu...
Membaca Episiode Kudeta atas Mursi
Perlu diketahui bahwa rencana kudeta sesungguhnya sudah disiapkan dan dimulai jauh-jauh hari sebelum Mursi menang sebagai presiden. Mursi, IM dan bangsa Mesir yang malam ini berontak telah membaca itu. Makanya mereka jengkel juga pada Mursi dan IM yang masih memilih diam dan menggunakan cara diplomatis.
Ya, selama pemerintahannya Mursi memang lebih banyak memilih cara damai ketimbang balas dendam pada orang-orang Mubarak dan pihak-pihak yang ingin merusak Mesir. Berpengalaman menjadi anggota parlemen terbaik pada tahun 2005 Mursi tentu mengnali satu persatu 'belang' pejabat-pejabat Mubarak. Namun dia masih membuka kesempatan kepada beberapa oknum untuk 'bertaubat'. Sehingga ia sengaja membiarkan beberapa orang yang dipandang berpotensi untuk berubah itu di beberapa lembaga, karena mereka punya pengalaman.
Padahal sudah banyak tekanan dari pendukungnya agar Mursi tegas dan melawan. Namun dia tidak memilih sikap frontal. Inilah 'kesalahan terbesar' Mursi, tidak mau menggunakan cara diktator. Ia hanya menggunakan bahasa sindiran diplomatis kepada oknum yang tidak mau jujur.
Dalam pidatonya 6 Desember 2012 silam Mursi akhirnya perlihatkan kemarahannya dalam pernyataan yang cukup keras ketika itu dan belum pernah sebelumnya ia sekeras itu. "Inilah saatnya menghukum mereka." Dan Mursi beri mereka pelajaran satu persatu lewat jalur undang-undang dan kebijakan yang mematahkan upaya kudeta atas dirinya. Ia mengeluarkan dekrit lebih cepat sebelum MK keluarkan kebijakan. Sehingga kolumnis senior Fahmi Howeidi ketika itu berkomentar, "Kudeta atas kudeta."
Ia juga memecat jaksa agung Abdul Majid karena tidak serius menangani kasus kejahatan rezim lama. Mungkin inilah yang membuat fulul semakin sakit hati.
Ya, selama pemerintahannya Mursi memang lebih banyak memilih cara damai ketimbang balas dendam pada orang-orang Mubarak dan pihak-pihak yang ingin merusak Mesir. Berpengalaman menjadi anggota parlemen terbaik pada tahun 2005 Mursi tentu mengnali satu persatu 'belang' pejabat-pejabat Mubarak. Namun dia masih membuka kesempatan kepada beberapa oknum untuk 'bertaubat'. Sehingga ia sengaja membiarkan beberapa orang yang dipandang berpotensi untuk berubah itu di beberapa lembaga, karena mereka punya pengalaman.
Padahal sudah banyak tekanan dari pendukungnya agar Mursi tegas dan melawan. Namun dia tidak memilih sikap frontal. Inilah 'kesalahan terbesar' Mursi, tidak mau menggunakan cara diktator. Ia hanya menggunakan bahasa sindiran diplomatis kepada oknum yang tidak mau jujur.
Dalam pidatonya 6 Desember 2012 silam Mursi akhirnya perlihatkan kemarahannya dalam pernyataan yang cukup keras ketika itu dan belum pernah sebelumnya ia sekeras itu. "Inilah saatnya menghukum mereka." Dan Mursi beri mereka pelajaran satu persatu lewat jalur undang-undang dan kebijakan yang mematahkan upaya kudeta atas dirinya. Ia mengeluarkan dekrit lebih cepat sebelum MK keluarkan kebijakan. Sehingga kolumnis senior Fahmi Howeidi ketika itu berkomentar, "Kudeta atas kudeta."
Ia juga memecat jaksa agung Abdul Majid karena tidak serius menangani kasus kejahatan rezim lama. Mungkin inilah yang membuat fulul semakin sakit hati.
Sejarah perjalanan revolusi Mesir telah mencatat bahwa Mursi pernah 'mengkudeta' militer. Lagi lagi cerita 'kudeta atas kudeta' . Mursi memecat marsekal Tanthawi. Skenarionya sederhana dan seakan tiba-tiba, yaitu insiden penyerangan OTK di Sinai hingga gugurnya 16 tentara Mesir. Thantawi dipecat dan diganti dengan Sisi, perwira yang tak begitu terkenal sebelumnya. Sisi 'dibesarkan' oleh Mursi, ia diberi kepercayaan. Maka wajar jika kini orang menyebut kudeta ini adalah pengkhianatan. Dan ini satu lagi kesalahan fatal Mursi, ia belum sukses 'menguasai' militer secara penuh.
Adapun cerita Baradei dan kawan-kawannya yang kemudian mendirikan komplotan 'Jabhah Inqadz' dan menyerukan percepatan pemilu, ini adalah buah dari ketidakpuasan akibat kekalahan dalam pemilu presiden lalu. Tiga 'lelaki gaek' Sabahi, Musa dan Baradei sepakat bahwa revolusi telah dicuri oleh Ikhwan. Mereka tidak percaya dengan kenyataan bangsa Mesir tak mau menerima sistem liberal, sosialis dan sekuler. Sehingga menjelang 100 hari pertama ia sudah menjatuhkan volis gagal kepada Mursi dan Mursi layak berhenti.
Maka kudeta pemberontakan 30 Juni kemarin adalah akumulasi dari semua kemarahan, dendam dan kekesalan oposisi bersama kroni-kroni Mubarak sehingga mereka serukan pemberontakan, "Jika kita ingin memenangkan revolusi 25 Januari, maka kita harus memberontak..!"
Motivasi sesungguhnya pemberontakan ini adalah politik, perseteruan ideologi dan kekhawatiran pada menguatnya poros Islam. Adapun kelaparan dan keadilan sosial hanyalah cerita untuk merasionalkan alasan tersebut di atas. Pasca 25 Januari ekonomi Mesir memang mengalami koalaps. Disamping faktor krisis yang disebabkan oleh rezim korup Mubarak juka faktor instabilitas Mesir selama kerusuhan 18 hari. Namun kemerosotan ekonomi juga disebabkan karena para pengusaha Mubarak manarik uang-uang mereka dari Mesir dan memindahkannya ke luar negeri. Sehingga Mursi terpaksa 'mengemis' berkeliling ke berbagai negara menawarkan masa depan Mesir dengan harapan para investor bersedia datang ke Mesir.
Dalam pidato laporan tahunannya pada 28 Juni lalu, Mursi berbicara panjang lebar. 2,5 jam full ia berdiri -tanpa rehat atau sekedar minum- melaporkan apa yang terjadi setahun ini dan meluapkan semua yang dia rasakan namun selama ini ditahan. Juga tentang media-media yang tidak adil mencerca dan menfitnahnya, tentang kejahatan para mafia sehingga Mesir mengalami kerugian besar. Bahkan ia tidak lagi segan-segan menyebut beberapa nama oknum yang sengaja menyembunyikan identitasnya di balik semua huru-hara politik setahun ini.
"Cukup setahun!" katanya malam itu sebagai ujung dari kesabarannya melihat apa yang terjadi di jalanan. Mursi pun mengeluarkan 7 roadmap masa depan guna menyudahi 'permainan' ini. Tujuh kebijakan itu antara lain:
Adapun cerita Baradei dan kawan-kawannya yang kemudian mendirikan komplotan 'Jabhah Inqadz' dan menyerukan percepatan pemilu, ini adalah buah dari ketidakpuasan akibat kekalahan dalam pemilu presiden lalu. Tiga 'lelaki gaek' Sabahi, Musa dan Baradei sepakat bahwa revolusi telah dicuri oleh Ikhwan. Mereka tidak percaya dengan kenyataan bangsa Mesir tak mau menerima sistem liberal, sosialis dan sekuler. Sehingga menjelang 100 hari pertama ia sudah menjatuhkan volis gagal kepada Mursi dan Mursi layak berhenti.
Maka kudeta pemberontakan 30 Juni kemarin adalah akumulasi dari semua kemarahan, dendam dan kekesalan oposisi bersama kroni-kroni Mubarak sehingga mereka serukan pemberontakan, "Jika kita ingin memenangkan revolusi 25 Januari, maka kita harus memberontak..!"
Motivasi sesungguhnya pemberontakan ini adalah politik, perseteruan ideologi dan kekhawatiran pada menguatnya poros Islam. Adapun kelaparan dan keadilan sosial hanyalah cerita untuk merasionalkan alasan tersebut di atas. Pasca 25 Januari ekonomi Mesir memang mengalami koalaps. Disamping faktor krisis yang disebabkan oleh rezim korup Mubarak juka faktor instabilitas Mesir selama kerusuhan 18 hari. Namun kemerosotan ekonomi juga disebabkan karena para pengusaha Mubarak manarik uang-uang mereka dari Mesir dan memindahkannya ke luar negeri. Sehingga Mursi terpaksa 'mengemis' berkeliling ke berbagai negara menawarkan masa depan Mesir dengan harapan para investor bersedia datang ke Mesir.
Dalam pidato laporan tahunannya pada 28 Juni lalu, Mursi berbicara panjang lebar. 2,5 jam full ia berdiri -tanpa rehat atau sekedar minum- melaporkan apa yang terjadi setahun ini dan meluapkan semua yang dia rasakan namun selama ini ditahan. Juga tentang media-media yang tidak adil mencerca dan menfitnahnya, tentang kejahatan para mafia sehingga Mesir mengalami kerugian besar. Bahkan ia tidak lagi segan-segan menyebut beberapa nama oknum yang sengaja menyembunyikan identitasnya di balik semua huru-hara politik setahun ini.
"Cukup setahun!" katanya malam itu sebagai ujung dari kesabarannya melihat apa yang terjadi di jalanan. Mursi pun mengeluarkan 7 roadmap masa depan guna menyudahi 'permainan' ini. Tujuh kebijakan itu antara lain:
- Menugaskan Kementrian Dalam Negeri untuk membentuk tim khusus guna menangani para preman
- Membentuk komite independen yang terdiri dari unsur parpol dan kekuatan politik guna membahas amandemen undang-undang
- Membentuk komite tinggi untuk rekonsiliasi nasional yang terdiri dari unsur-unsur ormas
- Mandat langsung dari presiden kepada para menteri kabinet dan gubernur untuk memecat oknum-oknum yang menjadi penyebab krisis
- Mencabut izin seluruh pom bensin yang melakukan penimbunan bensin
- Mandat kepada kementrian Sumber Daya & Energi untuk mengambil alih stasiun bahan bakar yang telah dibekukan dan mengalihkan manajemennya kepada pihak berwenang demi kepentingan rakyat
- Mengharuskan para gubernur dan menteri untuk menunjuk asisten dari kalangan pemuda di bawah 40 tahun dalam tempo 4 minggu dari sekarang
Tapi Mursi dituntut melepaskan legitimasi, inilah yang tidak bisa dia kabulkan. Dia sudah bersumpah di hadapan jutaan rakyat Mesir di Tahrir setahun yang silam bahwa ia akan memikul amanah menyelamatkan revolusi ini dari pihak-pihak yang berniat buruk merampasnya. Rakyat sudah mengangkatnya dengan cara yang sah lewat pemilu demokratis yang diperjuangkan berdarah-darah oleh putra-putri Mesir. Maka apakah hari ini dia akan membiarkan legitimasi itu terlepas dan ia menyerah sementara dia tahu yang tengah dihadapi adala para penjahat?
Wajar jika hari ini puluhan juta rakyat yang mendukungnya siap mati memperjuangkan agar Mursi 'kembali' ke istana setelah tahu dan mengerti apa yang sebenarnya terjadi hari ini. Revolusi yang telah diperjuangkan 18 hari dan dibayar dengan darah telah dirampas kembali oleh rezim dengan cara paling menyakitkan. Pengkhianatan.
Wajar jika hari ini mereka menuntut hak legitimasi itu karena mereka juga rakyat, memiliki kekuasaan yang sah secara hukum dan undang-undang negara demokrasi. Maka keputusan kudeta ini dengan sendirinya telah menciderai hukum dan melanggar hak sebagian yang lain. Tidak ada maslahatnya, kecuali membuka peperangan terbuka sesama anak bangsa.
Jika kemudian perlawanan ini mengatas namakan jihad politik, maka tidak bisa dipersalahkan. Standarnya bukan kekuasaan dan jabatan, tapi hak dan kebenaran. Jika ini dibiarkan, maka akan menjadi pembuka bagi kezhaliman dan pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Apakah ada jaminan kudeta ini akan menghentikan huru-hara? Nyatanya tidak. Tidakpun ada seruan untuk lakukan perlawanan tetap akan ada pihak yang tidak bisa menerima lalu mengambil inisiatif sendiri untuk melawan.
Dan massa gerakan Islam tentu punya alasan tentang seruan pembelaan terhadap Syari'ah. Karena wacana yang paling mendasar sebenarnya adalah perdebatan panjang terkait adopsi dan penerapan Syariat Islam. Cerita ini sudah dibuka jauh sebelum Mursi diangkat sebagai presiden dan berlanjut setelah ia memerintah.
Pasca tergulingnya Mubarak 11 Februari 2011, Mesir sempat dilanda kemelut dan perdebatan, 'kemana arah masa depan Mesir pasca 25 Januari?' Menjadi negara agama kah? Negara madani (sipil) atau negara apa? Lalu undang-undang yang bagaimana yang akan dipakai?
Ketika Islamis memenangkan pemilu parlemen, kubu sekuler, libaral dan yang sejalan dengan mereka mulai gusar. Mereka kemudian menakut-nakuti Koptik akan bahaya Islamisasi dan membumbuinya dengan wacana konflik sektarian.
Catatan lain adalah tentang perlawanan oposisi dalam perdebatan konstitusi. Mereka tidak menerima draft konstitusi karena yang menyusunnya mayoritas dari kubu Islam dan ketika itu disepakati untuk mengadopsi syari'ah sebagai landasan asasi. Semua pihak sudah dilibatkan ketika itu. Tapi mereka mengklaim bahwa konstitusi baru ini hanya akan mendiskriminasikan kelompok-kelompok minoritas dan menguntungkan Islam khususnya Ikhwan. Mereka satu persatu menarik diri dari Konstituante hanya karena alasan ketakutan. Dan cerita ini 'nyambung' ketika memperhatikan tuntutan-tuntutan Tamarrud 30 Juni. Mereka menegaskan bahwa Mesir tidak akan diatur dengan agama.
Ada pandangan lain bahwa ini murni politik, tapi kenyataan di atas sudah cukup menjadi alasan jika perseteruan ini sudah ada di wilayah ideologi. Memang benar unsur politik pasti ada bahkan menjadi panggung utama perseteruan ini. karena tokoh-tokoh oposisi tidak menerima kekalahan terutama antek-antek Mubarak yang tak rela terusik. Tapi benarkah ini Murni 'perang' politik?
Wajar jika hari ini puluhan juta rakyat yang mendukungnya siap mati memperjuangkan agar Mursi 'kembali' ke istana setelah tahu dan mengerti apa yang sebenarnya terjadi hari ini. Revolusi yang telah diperjuangkan 18 hari dan dibayar dengan darah telah dirampas kembali oleh rezim dengan cara paling menyakitkan. Pengkhianatan.
Wajar jika hari ini mereka menuntut hak legitimasi itu karena mereka juga rakyat, memiliki kekuasaan yang sah secara hukum dan undang-undang negara demokrasi. Maka keputusan kudeta ini dengan sendirinya telah menciderai hukum dan melanggar hak sebagian yang lain. Tidak ada maslahatnya, kecuali membuka peperangan terbuka sesama anak bangsa.
Jika kemudian perlawanan ini mengatas namakan jihad politik, maka tidak bisa dipersalahkan. Standarnya bukan kekuasaan dan jabatan, tapi hak dan kebenaran. Jika ini dibiarkan, maka akan menjadi pembuka bagi kezhaliman dan pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Apakah ada jaminan kudeta ini akan menghentikan huru-hara? Nyatanya tidak. Tidakpun ada seruan untuk lakukan perlawanan tetap akan ada pihak yang tidak bisa menerima lalu mengambil inisiatif sendiri untuk melawan.
Dan massa gerakan Islam tentu punya alasan tentang seruan pembelaan terhadap Syari'ah. Karena wacana yang paling mendasar sebenarnya adalah perdebatan panjang terkait adopsi dan penerapan Syariat Islam. Cerita ini sudah dibuka jauh sebelum Mursi diangkat sebagai presiden dan berlanjut setelah ia memerintah.
Pasca tergulingnya Mubarak 11 Februari 2011, Mesir sempat dilanda kemelut dan perdebatan, 'kemana arah masa depan Mesir pasca 25 Januari?' Menjadi negara agama kah? Negara madani (sipil) atau negara apa? Lalu undang-undang yang bagaimana yang akan dipakai?
Ketika Islamis memenangkan pemilu parlemen, kubu sekuler, libaral dan yang sejalan dengan mereka mulai gusar. Mereka kemudian menakut-nakuti Koptik akan bahaya Islamisasi dan membumbuinya dengan wacana konflik sektarian.
Catatan lain adalah tentang perlawanan oposisi dalam perdebatan konstitusi. Mereka tidak menerima draft konstitusi karena yang menyusunnya mayoritas dari kubu Islam dan ketika itu disepakati untuk mengadopsi syari'ah sebagai landasan asasi. Semua pihak sudah dilibatkan ketika itu. Tapi mereka mengklaim bahwa konstitusi baru ini hanya akan mendiskriminasikan kelompok-kelompok minoritas dan menguntungkan Islam khususnya Ikhwan. Mereka satu persatu menarik diri dari Konstituante hanya karena alasan ketakutan. Dan cerita ini 'nyambung' ketika memperhatikan tuntutan-tuntutan Tamarrud 30 Juni. Mereka menegaskan bahwa Mesir tidak akan diatur dengan agama.
Ada pandangan lain bahwa ini murni politik, tapi kenyataan di atas sudah cukup menjadi alasan jika perseteruan ini sudah ada di wilayah ideologi. Memang benar unsur politik pasti ada bahkan menjadi panggung utama perseteruan ini. karena tokoh-tokoh oposisi tidak menerima kekalahan terutama antek-antek Mubarak yang tak rela terusik. Tapi benarkah ini Murni 'perang' politik?
Kita tidak cukup melihat siapa pemainnya, tapi lihat juga siapa yang berkepentingan. Mari kita cermati kepentingan apa yang sebenarnya lebih besar? Wallahu a'lam
Harun Al Rasyid
