Mo'tasem A Dalloul Muslimide Online - Pada tahun 2006, AS, Israel, negara-negara Arab dan Otoritas Palestina (OP) yang didominas...
Mo'tasem A Dalloul
MuslimideOnline- Pada tahun 2006, AS, Israel, negara-negara Arab dan Otoritas
Palestina (OP) yang didominasi oleh gerakan Fatah memutuskan untuk mengakhiri
perlawanan Palestina terhadap pendudukan Israel. Mereka berencana menarik Hamas ke Otoritas Palestina yang merupakan hasil kesepakatan "Oslo".
Argumen yang kemudian digunakan adalah bahwa Hamas akan
menjadi kelompok minoritas di parlemen Palestina, kemudian para konstituen akan
memandatkan kendali “senjata” Palestina hanya di tangan aparat keamanan OP.
Pada puncaknya sayap militer Hamas akan di –delegitimasi (dihapus
kewenangannya) dan senjatanya akan diserahkan kepada pengawas resmi Otoritas
Palestina. Namun itu hanya sebatas rencana.
Poling independen yang dilakukan Fatah pra-pemilu 2006 yang
juga dikuatkan oleh pemerintah dan organisasi internasional menggambarkan bahwa
Hamas tidak akan memperoleh kursi di Dewan Legislatif Palestina kecuali hanya
25 persen saja. Akan tetapi kenyataannya Gerakan Perlawanan Islam itu berhasil
meraup kursi terbanyak 63 persen. Hal ini tidak hanya mengejutkan kalangan aliansi
Barat yang menentang Islam, tapi juga kejutan bagi petinggi Hamas sendiri.
Kenyataan yang sangat mengejutkan ini akhirnya membuat Fatah
dan Barat memutuskan untuk tidak mau bekerjasama dengan Hamas. Fatah memutuskan
tidak ambil bagian dalam pemerintahan yang dibentuk oleh Islamis. Bahkan Fatah
mulai menjalankan rencana-rencana Amerika untuk mengguncang stabilitas wilayah
Palestina, menghentikan dukungan keuangan untuk Hamas dengan tujuan membebankan
keuangan negara kepada kelompok Islamis. Menteri Luar Negeri AS Condoleezza
Rice kemudian menyebut ini dengan "kekacauan yang kreatif".
Meskipun demikian Hamas bertahan. Guna menghadapi AS-Israel
yang mensponsori upaya kudeta oleh faksi Fatah yang dipimpin oleh Muhammad
Dahlan, pemerintah Hamas akhirnya mengusir pasukan keamanan Fatah dari Jalur
Gaza pada Juni 2007. Pejabat-pejabat senior Fatah melarikan diri ke Mesir atau ke
Tepi Barat yang diduduki Israel. Dengan dukungan internasional, Presiden OP, Mahmoud Abbas membatalkan hasil pemilihan rakyat dan memberhentikan
pemerintah Hamas. Hal ini kemudian menciptakan sebuah entitas yang berbasis di
Ramallah, diakui oleh Israel dan Barat sebagai "Otoritas Palestina"
yang sah atau Otoritas Palestina terpilih. Sementara itu Hamas dipimpin oleh
Perdana Menteri Ismail Haniyeh berjuang menghadapi boikot total masyarakat
internasional. Sebagian besar anggota parlemen Hamas yang tinggal di Tepi Barat
ditahan oleh otoritas pendudukan Israel yang didukung oleh Otoritas Palestina
di Ramallah. Israel mengepung Jalur Gaza dan pemerintahan Islam yang telah
berada di wilayah itu sejak tahun 2007, pengepungan ini juga didukung oleh Mesir
dan Barat.
Meskipun Islamis tidak menyalakan percikan revolusi Musim
Semi Arab, mereka telah menjadi tulang punggung masing-masing revolusi ini.
Mereka membentuk gerakan sentral yang populer di Yordania dan Maroko serta
Tunisia dan Mesir. Meskipun di Maroko partai-partai Islam pernah mendapat
sanksi oleh raja, para Islamis akhirnya memenangkan pemilu dan membentuk
pemerintah.
Di Libya, oposisi Islamis merupakan gerakan terorganisir
yang pertama muncul, walaupun kemudian mereka diisolasi dengan dukungan pihak
luar. Negara ini telah diracuni oleh pemikiran sekuler yang merusak idealisme keislaman
rakyat, didukung oleh berita dan kampanye media-media perusak.
Di Mesir, sebagian besar aktivis Islam hidup di penjara atau
di pengasingan. Mereka menghadapi berbagai penyitaan properti dan menjalani posisi
yang sangat sulit di tempat mereka bekerja meskipun telah bersikap profesional.
Namun demikian mereka tetap berjuang mengatasi semua tekanan kendati
terus dihantam badai fitnah yang sangat yang kuat oleh media lokal dan
internasional. Di tengah berbagai tekanan tersebut mereka tetap memenangi 5 kali pemilu
demokratis, mulai dari pemilu parlemen hingga referendum nasional.
Upaya oposisi regional dan internasional untuk menganulir
pemerintahan Islam di Mesir sangat jelas. Mantan Menteri Luar Negeri Amerika
Serikat, Hillary Clinton bahkan telah bertindak jauh memperingatkan pemeluk
Koptik Mesir bahwa mereka akan dihapus dari peta Mesir jika Muhammad Mursi
menjadi presiden.
Beberapa penelitian kemudian menyebutkan bahwa sebagian besar
uang telah dihamburkan untuk merongrong pemerintahan Mursi menggunakan media –media
dan kelompok oposisi. Kelompok-kelompok pengusung hak asasi manusia mengklaim
pihak mereka sedang menyuarakan keadilan dan demokrasi, sementara pada waktu
bersamaan juga berlangsung kampanye-kampanye jahat melawan kehendak demokrasi rakyat
Mesir hanya karena mereka memilih percaya pada gerakan Islam.
Di Tunisia sebagian besar intelek percaya bahwa “Al Qaeda”
berikut semua afiliasinya adalah bentukan AS. Ada banyak fakta tentang hal ini.
Hingga hari ini mereka (Al Qaida-red) tidak pernah melakukan apa-apa untuk kemaslahatan
Islam dan Muslim. Bahkan semua kepentingan di dunia ikut dirusak oleh
aktivitas jaringan ini. Sementara di Tunisia Al Qaeda sengaja
dipromosikan oleh negara-negara yang berlawanan dalam rangka meruntuhkan
pemerintahan Islam yang sedang dipimpin oleh Partai An-Nahdah. Beberapa aksi pembunuhan sengaja direkayasa
untuk mendiskreditkan gerakan Islam, kemudian dijadikan senjata ampuh untuk memancing
gelombang tuntutan massa guna menggulingkan pemerintahan Islam.
Mengapa masyarakat internasional tidak membela pilihan
demokratis masyarakat Muslim yang memilih pemerintah Islam? Sudah banyak darah yang
tumpah di berbagai tempat dalam mempertahankan demokrasi. Tetapi ketika yang
terlibat adalah Islamis tak banyak yang dilakukan oleh dunia untuk membuat
sebuah upaya bersama memperjuangkan demokrasi. Atau barangkali mereka
memang berupaya menghancurkan demokrasi itu? Apa yang terjadi di Mesir
adalah contoh klasik, bagaimana bisa sebuah kudeta militer - yang AS masih
menolak untuk memanggil petinggu kudeta – disebut oleh Menlu AS John Kerry
sebagai upaya "memulihkan demokrasi"? Kenyataan hari ini bahwa
pemerintah kudeta bekerja untuk memperkuat pengepungan Gaza yang hanya
menguntungkan Israel.
Para penentang Islamis sebetulnya punya kesempatan untuk
menyingkirkan pemerintah Islamis pada pemilu mendatang. Lalu mengapa sekuler
dan liberal di seluruh kawasan berusaha untuk menghancurkan pemerintah Islam
terpilih secara demokratis, ironisnya semua mengklaim atas nama
"demokrasi"? Demokrasi seperti apa yang diinginkan? Dalam upaya untuk
memaksakan nilai-nilai sekuler dan liberal di negara-negara Muslim konservatif,
mereka melakukan hal yang sama persis yaitu menuduh Islamis menerapkan ide dan kebijakan
sosial yang bertentangan kehendak rakyat.
Hal ini sudah sangat jelas bahwa partai-partai Islam yang
dipimpin oleh An-Nahdah dan Ikhwanul Muslimin sedang "dihukum" karena terlalu
terorganisir sehingga mereka berhasil memenangkan pemiliu dengan cara
demokratis. Ini juga menunjukkan bahwa kalangan oposisi sejatinya tidak bisa menerima
demokrasi yang sesuai dengan keinginan terbaik rakyat.
Redaktur: Harun AR
