Muslimide Online - Seorang anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Ahmed Majdalanib mengatakan bahwa rakyat Pal...
MuslimideOnline- Seorang anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Ahmed Majdalanib mengatakan bahwa rakyat Palestina menolak undangan Amerika untuk menghadiri pertemuan membahas situasi ekonomi di Jalur Gaza.
Amerika Serikat akan mengadakan pertemuan di Gedung Putih pada 13 Maret untuk mendukung Jalur Gaza yang sedang menghadapi krisis kemanusiaan karena blokade Israel yang diberlakukan sejak 2007.
Majdalani mengatakan kepada radio Voice of Palestine pada hari Sabtu bahwa krisis di sektor ini membutuhkan sebuah solusi politik, dan bukan masalah ekonomi. Dia juga menjelaskan bahwa penderitaan orang-orang Palestina di Gaza disebabkan oleh blokade Israel yang harus dihentikan daripada membicarakan solusi ekonomi.
Jason Greenblatt, utusan AS untuk proses perdamaian mengatakan, Gedung Putih akan mengadakan pertemuan "brainstorming" untuk menemukan solusi atas krisis di Jalur Gaza.
Tingkat pengangguran di Jalur Gaza berada pada tingkat rekor sekitar 50%, sementara tingkat kemiskinan melebihi 80% dari total populasi sekitar 2 juta, menurut sebuah laporan oleh Biro Pusat Statistik Palestina.
Majdalani menjelaskan bahwa, "Pertemuan Washington tidak berasal dari alasan kemanusiaan, namun dalam kerangka proyek tertentu."
Pertemuan tersebut datang dalam konteks pembicaraan mengenai "Kesepakatan Abad Ini" (Shofqot Qorn) yang dibicarakan oleh Presiden AS Donald Trump, untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Perundingannya telah terhenti sejak April 2014 lalu, karena penolakan terhadap persetujuan proses permukiman di Tel Aviv.
Dalam sebuah laporan pada pertemuan revolusioner gerakan Fatah yang diadakan pekan lalu di Ramallah, sekretaris komite eksekutif PLO Shaeb Erekat mengatakan bahwa kesepakatan tersebut bertujuan untuk menghapuskan Palestina, termasuk mengembalikan pengungsi dan menempatkan mereka di Sinai.
Hal mendasar pada "Kesepakatan Abad ini" (Shofqot Qorn) bertujuan membuat pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan mencaplok blok pemukiman utama di Tepi Barat oleh Israel dengan iming-iming penarikan Israel secara bertahap dari wilayah-wilayah Palestina yang diduduki. Dan ini merupakan sesuatu yang ditolak rakyat Palestina.
Trump memutuskan pada 6 Desember 2017 untuk mempertimbangkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang memicu kemarahan Arab, Islam, kekhawatiran dan peringatan internasional.
Mengikuti keputusan Trump, Presiden Abbas mengumumkan pada beberapa kesempatan bahwa Amerika Serikat tidak lagi menjadi perantara proses perdamaian antara Palestina dan Israel. Menurut pengamat, Abbas akan berwacana mencari mediator alternatif pengganti Amerika.
Redaktur: Salman Ulil Albab
Sumber: Anadolu agancy
